Perkuat Akuntabilitas Kinerja Lembaga, Bawaslu Papua Barat Daya Melaksanakan Penandatanganan IKU Bersama Bawaslu Kabupaten/Kota

SORONG, BAWASLU PAPUA BARAT DAYA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi PBD melaksanakan penandatanganan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara serentak, pada Rabu (12/08/2026). 

Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, yakni melalui pertemuan tatap muka di Kantor Bawaslu PBD, yang dihadiri Bawaslu Kota Sorong dan Bawaslu Kabupaten Sorong, sementara Bawaslu Kabupaten Maybrat, Bawaslu Kabupaten Tambrauw dan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengikuti secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu PBD, Farli Sampetoding Rego, Koordiv SDMO Diklat, Sofyan, serta Koordiv HPS, Herdhy F. Rumbewas. Turut hadir secara luring maupun daring Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/kota, Kepala Sekretariat Bawaslu PBD, para Kepala Bagian (Kabag), serta seluruh jajaran staf di lingkungan Bawaslu PBD.

Lihat Foto Kegiatan terkiat : Penandatanganan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Provinsi dan bawaslu kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Barat Daya

Penandatanganan IKU ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 3/2026 tentang Penandatanganan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Pemilu Tahun 2026. IKu jadi acuan baku dalam mengukur, mengevaluasi, serta meningkatkan capaian kinerja jajaran pengawas pemilu secara terukur, transparan, dan akuntabel.

Saat memberikan arahan, Ketua Bawaslu Papua Barat Daya, Farli Sampetoding Rego, menegaskan pentingnya pemenuhan target IKU sebagai wujud tanggung jawab moral dan profesional jajaran pengawas di wilayah Papua Barat Daya.

“Penandatanganan Indikator Kinerja Utama ini bukan sekadar formalitas administratif di atas kertas, melainkan komitmen nyata kita bersama dalam mewujudkan tata kelola lembaga pengawas pemilu yang akuntabel. Setiap divisi dan jajaran hingga tingkat kabupaten/kota harus menjadikan IKU sebagai pedoman kerja - tegas Farli Sampetoding Rego.

Sementara itu, Koordiv SDMO Diklat, Sofyan, menambahkan bahwa penguatan IKU akan berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas SDM dan disiplin organisasi di jajaran Bawaslu se-Papua Barat Daya.

Rangkaian acara ditutup dengan penandatanganan berkas dokumen IKU oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan selanjutnya Bawaslu Provinsi disaksikan oleh jajaran sekretariat dan seluruh peserta yang hadir.