Rakor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Ketua Bawaslu Papua Barat Daya Sampaikan 3 Catatan Strategis

Rakor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Ketua Bawaslu Papua Barat Daya Sampaikan 3 Catatan Strategis

SORONG, BAWASLU PAPUA BARAT DAYA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen penuh mendukung target pemerintah meningkatkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), khususnya di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB). Komitmen ini ditunjukkan dengan kehadiran Ketua Bawaslu PBD, Farli Sampetoding Rego, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Peningkatan IDI yang digelar di Swiss-Belhotel Sorong, Kamis (9/7/2026).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua Barat Daya berada di angka 63,92 (kategori sedang). Skor ini mencakup nilai kebebasan sebesar 68,88, kesetaraan 64,25, dan kapasitas lembaga demokrasi 57,48. Pemerintah sendiri menargetkan indeks ini naik menjadi kisaran 81,69 hingga 85,23 pada 2026. Data ini menunjukan bahwa lembaga penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) termasuk penyumbang nilai rendah bagi IDI di Provinsi PBD.

Merespon fakta ini, Ketua Bawaslu PBD,  Farli memaparkan tiga poin strategis yang dinilai sangat memengaruhi kualitas serta jalannya pesta demokrasi dan berdampak pada skor  IDI (Kapasitas Lembaga Demokrasi)

Pertama, Urgensi Kepastian Hukum. Farli menyatakan bahwa penegakan hukum yang konsisten dan berkepastian hukum menjadi kunci utama dalam meminimalisir konflik serta menjamin keadilan bagi seluruh peserta maupun pemilih dalam Pilkada.

Kedua, Meluruskan Fungsi DPT. Farli menyoroti dinamika lapangan di mana Daftar Pemilih Tetap (DPT) sering kali salah dikaitkan dengan Dana Kampung, Bansos, DAK, dan DAU oleh oknum tertentu. Ia menegaskan, berdasarkan amanat undang-undang, DPT murni diperuntukkan bagi kebutuhan elektoral Pemilu dan Pilkada, bukan untuk urusan alokasi anggaran pembangunan atau bantuan sosial.

Ketiga, Kemandirian Anggaran Pengawas. Farli menguraikan dilema jajaran pengawas akibat mekanisme dana hibah Pilkada yang bersumber dari APBD. Ia mengungkapkan kekhawatiran adanya pola 'pencarian kesalahan' administrasi terhadap Bawaslu di daerah melalui mekanisme pemeriksaan inspektorat Pemda, terutama pasca-Bawaslu melakukan penindakan tegas terhadap kontestan yang memenangi laga Pilkada. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar skema pembiayaan ke depan dialihkan secara penuh melalui APBN demi memelihara integritas lembaga.

Melalui forum evaluasi nasional yang dipimpin ini, poin-poin yang disampaikan ketua Bawaslu Papua Barat Daya diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan pusat demi memperkuat aspek kapasitas lembaga demokrasi di Papua Barat Daya. 

Lihat Foto Kegiatan : Rakor Evaluasi dan Optimalisasi Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua dan Wilayah Daerah Otonomi Baru