Lompat ke isi utama

Berita

Evaluasi Hasil PDPB, Regina Gembenop Minta Bawaslu Kabupaten/Kota Perketat Pengawasan Analisis Data Pemilih

Tangkapan Layar, Rakor Bawaslu Provinsi bersama Bawaslu Kabupaten/kota se-Papua Barat Daya, Kamis (24/09/2026)

Tangkapan Layar, Rakor Bawaslu Provinsi bersama Bawaslu Kabupaten/kota se- Provinsi Papua Barat daya, Kamis (24/09/2026)

SORONG, BAWASLU PAPUA BARAT DAYA – Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya (PBD), Regina Gembenop, menegaskan pentingnya pengawasan yang menyeluruh dan ketelitian dalam analisis Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Hal ini disampaikan pada Kamis (24/09/2026).

Saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi PDPB Triwulan III Semester II bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya secar daring. Ia meminta seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota untuk selalu bersikap kritis dan responsif terhadap setiap dinamika pergerakan data pemilih di daerah masing-masing.

"Setiap terjadi peningkatan atau lonjakan rekapitulasi data pemilih di daerah, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib melakukan penelusuran dan mempertanyakan hal tersebut secara mendalam. Pengawasan terhadap analisis data harus dilakukan secara komprehensif," tegas Regina.

Ia mencontohkan ditemukannya selisih data di beberapa Kabupaten/Kota. Menurutnya, hal-hal teknis semacam itu harus teridentifikasi sejak awal melalui analisis data pengawasan yang cermat.

Selain ketelitian data, Regina juga mengingatkan jajaran jajaran Bawaslu di tingkat daerah mengenai kedisiplinan administratif dan jadwal rapat pleno PDPB.

"Pelaksanaan rapat pleno di tingkat Kabupaten/Kota tidak boleh terlambat. Seluruh proses pengawasan, baik coktas maupun koordinasi dengan KPU dan instansi terkait, harus terdokumentasikan dengan tertib dan teratur," tambahnya.

Terkait kendala teknis akses Sidalih dan keterbatasan operasional pengawasan coktas yang dialami Bawaslu Kabupaten/Kota, Regina menyampaikan bahwa Bawaslu PBD akan segera melakukan koordinasi dengan Bawaslu RI.

Koordinasi ini bertujuan mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota agar diberikan peran sebagai reviewer dalam aplikasi Sidalih, sehingga fungsi pengawasan hak pilih masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya dapat berjalan maksimal.

Baca juga : Bawaslu Papua Barat Daya Gelar Rakor PDPB Triwulan III, Evaluasi Data Hingga Pengawasan Coktas di Daerah

Penulis/Foto : Jonny R.K / Syahrianti 

Editor : Hendra W Lamanasa

Tag
#bawaslu #bawaslukotasorong #bawaslupapuabaratdaya #datapemilih #pdpb
toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle