Lompat ke isi utama

Berita

Ini Poin Kerja sama Bawaslu Papua Barat Daya dan SMK N 1 Kota Sorong

foto pimpinan Bawaslu PBD dan Pimpinan SMK N 1 Kota Sorong

Penandatanganan Perjanjian Kerja sama (PKS) antara Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dan SMK Negeri 1 kota Sorong, Selasa (24/02/2026)

SORONG, BAWASLU PAPUA BARAT DAYA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat demokrasi di tingkat pendidikan menengah. Melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan SMK Negeri 1 Kota Sorong, kedua belah pihak menyepakati sejumlah poin, pada Selasa (24/2/2026).

Kolaborasi ini bukan sekedar formalitas, melainkan komitmen untuk menciptakan ekosistem demokrasi yang sehat di wilayah Papua Barat Daya. Dalam dokumen kerja sama tersebut, terdapat beberapa ruang lingkup utama yang akan menjadi fokus kegiatan ke depan, di antaranya:

Pertama, Sosialisasi Pemilih Pemula & Edukasi Demokrasi. Bawaslu akan secara intensif memberikan pemahaman kepada siswa mengenai hak pilih dan pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu. Hal ini bertujuan agar siswa tidak hanya menjadi objek suara, tetapi subjek yang kritis.

Kedua, Pencegahan Pelanggaran di Lingkungan Pendidikan. Kerja sama ini menekankan pada upaya proteksi dini terhadap praktik politik uang, politisasi SARA, dan penyebaran berita bohong (hoaks) yang sering menyasar pemilih muda di media sosial.

Ketiga, Praktik Kerja Lapangan (PKL) Selama 6 Bulan, Poin yang paling menarik bagi para siswa adalah dibukanya kesempatan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya selama kurang lebih enam bulan. Program ini bertujuan menyelaraskan kompetensi siswa dengan dunia kerja nyata di bidang administrasi dan pengawasan pemilu.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMK N 1 Kota Sorong, Drs. Austinus Hotman Parulian Ompusunggu, M.M., menyambut positif poin-poin kerja sama ini, terutama terkait program PKL yang memberikan nilai tambah bagi pengalaman kerja para siswanya.

"Kami ingin siswa kami tidak hanya unggul secara akademis dan teknis, tetapi juga memiliki integritas sebagai warga negara. Kehadiran Bawaslu di sekolah kami adalah langkah besar untuk mewujudkan hal itu," ungkapnya di sela-sela acara.

Penandatanganan ini juga disaksikan oleh Regina Gembenop selaku Koordiv P2H, Hendra W. Lamanasa selaku Kabag P2H Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, serta ratusan siswa yang memenuhi halaman sekolah, menandai dimulainya babak baru kolaborasi antara kedua lembaga.

Penulis dan Foto : Jonny R.K 

Editor : Hendra W Lamanasa

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle