Perkuat Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Papua Barat Daya Berkolaborasi Dengan SMK N 1 Kota Sorong

SORONG, BAWASLU PAPUA BARAT DAYA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) terus berupaya perkuat demokrasi dan memperluas jangkauan pengawasan partisipatif. Ditandai dengan melakukan audiensi dengan pihak SMK Negeri 1 Kota Sorong guna membahas Kerjasama dan kolaborasi. Audiensi dilakukan di Ruang Kepala Sekolah SMK N 1 Kota Sorong, pada sabtu (14/02/2026).

Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Papua Barat Daya, Regina Gembenop. Beliau didampingi oleh Kepala Bagian P2H, Hendra Lamanasa, beserta jajaran staf divisi P2H.

Ini merupakan pertemuan pertama dan awal untuk kedua belah pihak terkait akan dilakukan kerja sama antar Lembaga dan bentuk-bentuk kegiatannya. Kedatangan rombongan Bawaslu disambut hangat oleh Kepala beserta jajaran wakil kepala sekolah dan guru.

Dalam kesempatan tersebut, Regina Gembenop memaparkan maksud dan tujuan audiensi, yakni pentingnya peran pemilih pemula dalam menjaga integritas pemilu dan demokrasi, melalui pengawasan partisipatif.

''Dalam upaya mendukung demokrasi yang baik, pengawasan pemilu sangat penting. Partisipasi pemilih, terutama calon pemilih pemula seperti siswa-siswi sekolah menengah, memerlukan pendidikan demokrasi yang memadai agar kelak mereka tidak hanya sekadar mencoblos, tapi juga paham akan proses pengawasannya," ujar Regina Gembenop.

Di sisi lain, Drs. A.H.P. Ompusunggu, M.M  atau yang akrab di sapa Pak Hotman, selaku Kepala Sekolah menyatakan kesiapannya, untuk berkolaborasi dan menyambut baik serta mengapresiasi langkah Bawaslu. Beliau menyampaikan rasa terima kasih karena sekolahnya dipercaya menjadi mitra dalam program edukasi ini.

Dalam sesi diskusi beliau memberikan pesan yang cukup mendalam bagi para generasi muda. Beliau menekankan bahwa integritas harus dipupuk sejak dari bangku sekolah

''Anak muda harus dilatih untuk berani bicara 'tidak' pada ketidakbenaran. Pendidikan demokrasi ini adalah momentum penting bagi siswa kami," tegas Pak Hotman.

Dukungan Pak Hotman bukan tanpa alasan. Beliau mengungkapkan bahwa dirinya juga memiliki pengalaman langsung sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di salah satu TPS di Kota Sorong.

Dengan latar belakang itu, beliau menyatakan kesiapan penuh SMK N 1 Kota Sorong untuk mendukung niat baik Bawaslu dalam kegiatan edukasi demokrasi dan pengawas partisipatif  bagi kalangan pelajar.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dari rencana penandatangganan Perjanjian Kersama Sekolah (PKS) atau MoU antara kedua belah pihak, yang selanjutnya akan dirumuskan dalam bentuk-bentuk kegiatan kalaboratif , dalam  memperkuat kesadaran demokrasi dan peran pengawasan Partisipatif.