Bawaslu Kabupaten Sorong Galakkan Pengawasan Partisipatif Inklusif Menuju Pemilu 2029
|
SORONG, BAWASLU PAPUA BARAT DAYA – Bawaslu Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya (PBD), galakkan kegiatan "Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026" dengan sub tema "Bergerak untuk Pemilu 2029 Yang Bermartabat". Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Sorong pada, Kamis (02/07/2026).
Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong, Agustinus S. Naa, dan diikuti oleh 35 peserta yang terdiri dari perwakilan komunitas disabilitas serta kader Pengawas Partisipatif (P2P).
Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mengedepankan paradigma pencegahan pelanggaran Pemilu sejak dini demi menjaga integritas demokrasi. Dalam kesempatan tersebut, Agustinus S. Naa menekankan bahwa pelibatan komunitas disabilitas dan kader P2P.
Pelibatan kelompok disabilitas dan kader P2P merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh tahapan Pemilu 2029 nanti berjalan secara inklusif, berkeadilan, dan bebas dari potensi pelanggaran yang dapat mencederai hak pilih Masyarakat – ujar, Ketua Bawaslu kabupaten Sorong.
Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas (Koordiv P2P ) Bawaslu PBD, Regina Gembenop, hadir sebagai narasumber utama. Ia memaparkan strategi pencegahan melalui pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan edukasi lintas sektor.
Lihat Foto : Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partispatif (P2P) di Bawaslu Kabupaten Sorong
Selain materi pencegahan, Regina juga membekali peserta dengan pemahaman teknis mengenai syarat formal dan materiil dalam pelaporan dugaan pelanggaran, serta Pemanfaatan aplikasi Sigap Lapor.
Kehadiran Sigap Lapor sebagai sarana pelaporan digital yang cepat, dengan komitmen bahwa mekanisme pelaporan ini akan tetap ramah dan dapat diakses dengan mudah oleh teman-teman penyandang disabilitas – Kata Koordiv P2H Bawalsu PBD.
Pelaksanaan Kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Sorong optimis dapat membangun sinergi kuat antara penyelenggara, kader P2P, dan komunitas disabilitas. Sehingga menciptakan Ekosistem pengawasan partisipatif yang inklusif.
Harapkannya mampu menekan angka pelanggaran secara signifikan, sehingga kedaulatan rakyat pada Pemilu 2029 di Kabupaten Sorong dapat terselenggara secara aman, damai, dan bermartabat.
Penulis / Foto : Robert M
Editor : Hendrwa W Lamanasa
