Bawaslu PBD Tekankan Pentingnya Kolaborasi dan Sinergi Kelembagaan dalam Rakor PDPB Triwulan I Tahun 2026
|
SORONG, BAWASLU PAPUA BARAT DAYA – Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya (PBD) tekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi kelembagaan, pada acara yang berlangsung secara daring via zoom meeting pada Rabu (24/06/2024).
Hal tersebut ditegaskan oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (P2H) Bawaslu PBD, Regina Gembenop, S.H., saat menyampaikan hasil pengawasan PDPB Triwulan I Tahun 2026 dalam Rakor tersebut.
Dalam melakukan pengawasan PDPB, Bawaslu menerapkan berbagai metode, mulai dari pencegahan, pengawasan langsung, hingga metode uji petik. Metode uji petik difokuskan pada pemeriksaan dan pencocokan sebagian data pemilih secara langsung di lapangan, demi memastikan kebenaran pergerakan data, baik untuk pemilih baru maupun pemilih yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Dalam kesempatan tersebut, Regina Gembenop memaparkan tren data melalui Infografik rekapitulasi PDPB Triwulan I Tahun 2026.
“ Berdasarkan data grafik pergerakan pemilih dari Semester II Tahun 2025 ke Triwulan I Tahun 2026, wilayah Papua Barat Daya terbagi ke dalam dua kategori tren. Wilayah dengan kenaikan jumlah pemilih tertinggi dipimpin oleh Kabupaten Raja Ampat yang melonjak sebanyak 1.350 pemilih (2,97%), disusul Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong. Sebaliknya, penurunan jumlah pemilih terdalam terjadi di Kota Sorong dengan pengurangan mencapai 3.026 pemilih, diikuti Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw – Ucapnya.
Guna mengantisipasi potensi kerawanan administrasi ke depan, Koordiv P2H Bawaslu PBD menegaskan kolaborasi dan sinergi Bawaslu dengan KPU dan para stakeholder, seperti melibatkan Disdukcapil, TNI/Polri, Lapas, serta Kantor Imigrasi, sangat penting dilakukan.
"Kami memingatkan berbagai peran stakeholder, seperti Disdukcapil untuk aktif memperbarui data kematian dan perpindahan domisili. Begitu pula bagi TNI/Polri agar berkala mencermati status keanggotaan prajuritnya, baik yang baru masuk maupun yang telah purna tugas. Sinergi kelembagaan ini, didukung oleh pengawasan partisipatif masyarakat, adalah kunci utama dalam mengawal hak konstitusional setiap warga negara di Papua Barat Daya," Tegas Regina.
Kolaborasi dan sinergi antara berbagai stakeholder merupakan kunci keberhasilan PDPB, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pemilu yang berintegritas.
Penulis/Foto : Jonny R K
Editor : Hendra W Lamanasa
